KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2017, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Dinas Pekerjaan Umum untuk periode pembangunan tahun 2013 – 2017 memiliki visi “ Pembangunan Daerah Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan 2025”. Adapun misi yang diemban adalah : (1) Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional; (2) Melakukan penyusunan rencana teknis pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan program pengairan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian; (3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian; (4) Peningkatan prasarana jalan dan jembatan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat; (5) Meningkatkan pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan; (6) Meningkatkan sarana pelayanan air bersih dan sarana sanitasi lingkungan untuk mendorong penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat; (7) Mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (8) Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni;

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapainya.

Dengan diselesaikannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, maka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat realistis dan mengakomodasi tuntutan pembangunan sampai akhir tahun 2017. Demikian juga sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan telah berbasis kinerja yang tidak hanya berorientasi input-output, tetapi berorientasi pula pada manfaat atau outcome yang diperoleh.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum harus menjadi acuan dalam penyusunan program di masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum setiap tahun mulai tahun 2013, 2014, 2015, 2016, sampai dengan tahun 2017.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik bidang pengairan, jalan maupun perumahan dan permukiman serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Kepala Dinas,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR——————————————————————————————– i

DAFTAR ISI—————————————————————————————————- iii

DAFTAR TABEL———————————————————————————————— v

DAFTAR GAMBAR——————————————————————————————- vi

BAB I PENDAHULUAN————————————————————————————– 1

1.1 Latar Belakang——————————————————————————————- 1

1.2 Landasan Hukum—————————————————————————————- 2

1.3 Maksud dan Tujuan———————————————————————————— 6

1.4 Sistematika Penulisan———————————————————————————- 7

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD——————————————————– 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD—————————————————– 9

2.2 Sumber Daya SKPD———————————————————————————– 25

2.3 Kinerja Pelayanan———————————————————————————— 29

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan—————————————— 44

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI——————————– 46

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD———– 46

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah———– 47

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan 49

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis—— 53

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis———————————————————————— 55

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN—————————– 57

4.1 Visi dan Misi——————————————————————————————- 57

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ——————————————————— 58

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ————————– 69

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ———————————————————————- 82

BAB VII PENUTUP ————————————————————————- 90

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Ruang Dan Jenis Kelamin ———————————————————- 26

Tabel 2.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan

Tingkat Pendidikan—————————————————————— 27

Tabel 2.3 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————————————- 28

Tabel 2.4 Inventaris Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Utara ———————————————————————————– 30

Tabel 2.5 Kondisi Pintu Air Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————– 30

Tabel 2.6 Data Karekteristik Kondisi Jalan ————————————————- 32

Tabel 2.7 Data Inventaris Jembatan ——————————————————— 34

Tabel 2.8 Kondisi Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara – 35

Tabel 2.9 Daftar Tata Bangunan Lainnya yang Ditangani Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————————————- 37

Tabel 2.10 Data Sarana Sanitasi Yang Dibangun Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai ———————————————————– 38

Tabel 2.11 Data Sarana Air Minum Yang Dibangun Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————————————- 39

Tabel 2.12 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————————————- 42

Tabel 2.13 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ———————— 43

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————————————- 66

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara —————————————————- 78

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ——————————– 11

Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ———– 27 Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ——- 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2017, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 21 Desember 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang efektif dan efisien, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana jalan, penyediaan fasilitas umum, gedung dan perkantoran serta penataan ruang kawasan yang berwawasan ramah lingkungan.

Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Dinas Pekerjaan Umum.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 – 2017, adalah :

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara 96, TLN 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 48, TLN 4833);
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup StrategisDalam Penyusunan/Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Hulu

Sungai UtaraTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Hulu

Sungai UtaraTahun 2013-2017;

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan, yang meliputi :

UU RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
UU RI No. 28 Tahun 2002 tentangBangunanGedung;
UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
UU RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
UU RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
PP No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan;
PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
KEPMEN KIMPRASWIL No. 332 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
PERMEN PU 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

PERMEN PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
PERMEN PU No. 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa dan Pasang Surut.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II

Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara,Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

pelaksanaan urusan kesekretariatan;
perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengairan;
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan cipta karya;
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan bina marga; dan
pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis.

Uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengairan, cipta karya, bina marga;
Merumuskan dan mewujudkan visi dan misi dinas yang akan dicapai dalam

Perencanaan Strategis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengairan, cipta karya, bina marga serta kesekretariatan;
Mengarahkan, membina dan memberikan disposisi kepada bawahan dilingkup bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna disiplin dan pembinaan karir yang bersangkutan;
Memberikan pelayanan perijinan/ rekomendasi di pengairan, cipta karya, bina marga sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas;
Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta yang ingin melakukan investasi di bidang pengairan, cipta karya, bina marga sesuai ketentuan yang berlaku guna pemanfaatan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah;
Memberikan saran/ pertimbangang kepada Bupati/ Wakil Bupati dalam bidang pengairan, cipta karya, bina marga baik lisan maupun tertulis sebagai bahan kebijakan/ pengambilan keputusan Bupati/ Wakil Bupati;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/ Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/ Wakil Bupati secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara terdiri dari :

Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pengairan;
Bidang Bina Marga;
Bidang Cipta Karya;

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

11 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan program, urusan administrasi, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program, umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program;
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan umum dan perlengkapan;
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian dan keuangan; dan
penyusunan rencana sekretariat.

2.1.2.1 Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional sub bagian program mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di sekretariat berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan

Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan program sebagai acuan pelaksanaan tugas; d. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan program;
membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan program;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan prgram dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.2.2 Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Sub Bagian Bagian Umum dan Perlengkapan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di Sekretariat berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan program sebagai acuan pelaksanaan tugas; d. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan umum dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan umum;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlengkapan;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan umum dan perlengkapan;
membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan umum dan perlengkapan;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan umum dan perlengkapan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di Sekretariat berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan kepegawaian sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kepegawaian;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan dan kepegawaian;
membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan keuangan dan kepegawaian;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan kepegawaian dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna

kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.3 Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan. Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

penelitian dan survey dibidang pengairan;
penyusunan rencana teknis pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan program pengairan;
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan;
penataan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan irigasi, sungai, rawa dan danau;
pembinaan rekomendasi dan perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana pengairan;
pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan; dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.1.3.1 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di Bidang Pengairan berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan pengairan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pengairan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan pengairan;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban pembangunan dan peningkatan pengairan;
membina, melaksanakan dan mengawasi pembangunan dan peningkatan pengairan;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan pengairan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.3.2 Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengairan

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengairan mengacu kepada Dokumen

Pelaksanaan Anggran (DPA) di Bidang Pengairan berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan;
membina, melaksanakan dan mengawasi rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.4 Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan, pembangunan, pemeliharaan titian, jembatan dan operasional Alkal. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

penyusunan rencana teknis pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan program bina marga;
penyusunan rencana teknis pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
pemberian rekomendasi usaha pengembangan jasa konstruksi;
penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
pengelolaan alat, perbengkelan dan laboratorium; dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.1.4.1 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan

Anggran (DPA) di Bidang Bina Marga berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban pembangunan dan pemeliharaan jalan;
membina, melaksanakan dan mengawasi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.4.2 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan dan Operasional

Alkal

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan dan Operasional Alkal mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan dan Operasional Alkal mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di Bidang Bina Marga berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan operasional alkal sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan operasional alkal sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan operasional alkal;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan operasional alkal;
membina, melaksanakan dan mengawasi pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan operasional alkal;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan operasional alkal dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.5 Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung, kantor, permukiman, air bersih dan prasarana lingkungan. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

penyusunan rencana teknis pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan program cipta karya;
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan dan pemeliharaan gedung dan perumahan;
pemeliharaan gedung, perumaham, sarana dan prasarana air bersih dan prasarana lingkungan permukiman;
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana tata kota;
pemberian rekomendasi dan perizinan pemanfaatan gedung, perumahan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.1.5.1 Seksi Bangunan dan Gedung

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Seksi Bangunan dan Gedung mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di Bidang Cipta Karya berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bangunan dan gedung sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan dan gedung sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis bangunan dan gedung;
menyusun mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban bangunan dan gedung;
membina, melaksanakan dan mengawasi bangunan dan gedung;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bangunan dan gedung dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna

kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.1.5.2 Seksi Prasarana Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Seksi Prasarana Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas :

menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
melaksanakan kegiatan operasional Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan

Anggran (DPA) di Bidang Cipta Karya berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan prasarana air bersih dan prasarana lingkungan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan prasarana air bersih dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol / mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis prasarana air bersih dan prasarana lingkungan;
menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban prasarana air bersih dan prasarana lingkungan;
membina, melaksanakan dan mengawasi prasarana air bersih dan prasarana lingkungan;
melaksanakan urusan ketatausahaan;
melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan prasarana air bersih dan prasarana lingkungan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 3orang kepala bidang (eselon III.b), 9 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 54 orang, yang kesemuanya berstatus PNS (100%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 39 orang (72,22%) dan perempuan 15orang (27,78%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/a sejumlah 1 orang (1,85%), golongan I/b sejumlah 2 orang (3,70%), golongan I/c 4 orang (7,41%), golongan I/d 5 orang (9,26,%), golongan II/a 2 orang (3,70%), golongan II/b 4 orang (7,41%), golongan II/c 2 orang (3,70%), golongan II/d 1 orang (1,85%), golongan III/a 8 orang (14,81%), golongan III/b 14 orang (25,93%), golongan III/c 6 orang (11,11%),golongan III/d 1 orang (1,85%), golongan IV/a 2 orang (3,70%), golongan IV/b 1 orang (1,85%), golongan IV/c 1 orang (1,85%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.1dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.2 sedangkandaftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.2dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.3.

TABEL II.1

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Pengairan		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Jumlah		Total
Golongan/Ruang	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
I/a			1						1	0	1
I/b			2						2	0	2
I/c	1		3						4	0	4
I/d			5						5	0	5
II/a					1			1	1	1	2
II/b	2	1					1		3	1	4
II/c					1			1	1	1	2
II/d					1				1	0	1
III/a	1	1	1			2	2	1	4	4	8
III/b	1	2	2	3	4		2		9	5	14
III/c	1	1	1	1	1		1		4	2	6
III/d					1				1	0	1
IV/a		1					1		1	1	2
IV/b			1						1	0	1
IV/c	1								1	0	1
Jumlah	7	6	16	4	9	2	7	3	39	15	54
Total	13		20		11		10		54

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (Februari 2013)

Gambar 2.2

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

TABEL II.2

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pengairan		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Jumlah		Total
Pendidikan	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
SD/MI	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11
SLTP/MTS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SLTA/MA	2	1	2	1	2	0	2	1	8	3	11
D2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
D3	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	3
S1	4	4	2	3	5	2	4	1	15	10	25
S2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
JUMLAH	7	6	16	4	9	2	7	3	39	15	54
Total	13		20		11		10		54

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (Februari 2013)

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

Gambar 2.3

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGAT PENDIDIKAN

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.3 berikut :

TABEL II.3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 unit
2	Pick Up	4buah
3	Roda 2	22 buah
4	Mesin Tik	3 buah
5	Scanner	3 buah
6	Mesin Hitung	5 buah
7	Lemari Besi	4 buah
8	Meja Kayu	22 buah
10	Meja Biro	24 buah
11	Layar Proyektor	2 buah
12	Kursi Kerja Eselon II	4 buah
13	Theodolit	2 buah
14	Slide Proyektor	2 buah
15	Laptop/Note Book	11 buah
16	Kursi Putar	31 buah
17	Kursi Lipat	24 buah
18	Kursi + meja tamu	1 buah
19	Monitor	16 buah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
20	Printer	24 buah
21	PC. Unit	25 buah
22	Meja komputer	6 buah
23	AC Split	7 buah
24	UPS	16 buah
25	Kipas Angin	5 buah
26	Tustel	2 buah
27	Camera elektronik	4 buah
28	Handycam	3 buah
29	Alat pembantu kebakaran	1 buah
30	Mesin absen	1 buah
31	Meja tamu biasa	1 buah
32	Dispenser	4 buah
33	Jam elektronik	1 buah
34	Lemari kaca	3 buah
35	Lemari kayu	10 buah
36	White board	2 buah
37	Peta	1 buah
38	Rak kayu	2 buah
39	Band kas	3 buah
40	Truck + Attachment	5 buah
41	Wheel loader	4 buah
42	Tyre Roller	5 buah
43	Vibrator Roller	4 buah
44	Stone crusher	1 buah
45	Aspal Sprayer	2 buah
46	Wheel Excavator	1 buah
47	Clawler Excavator	1 buah
48	Grader	1 buah
49	Boldozer	1 buah
50	Vibrator plate	1 buah
51	Concrate mixer	1 buah

Sumber : Aset Dinas Pekerjaan Umum (November 2012)

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1. Pelayanan Pengairan

Pelayanan pengairan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi pembangunan dan rehabilitasi

Pintu Air, Pembangunan Turap,Talud/Bronjong, Pembuatan Titian Usaha Tani/Tanggul, Pembuatan / Normalisasi saluran/sungai serta pembuatan lining saluran dan pembuatan dek penahan banjir. Semua pelayanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena optimalnya fungsi saluran irigasi/pertanian yang disertai dengan lancarnya transportasi hasil pertanian.

Data-data pelayanan pengairan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

TABEL II.4. INVENTARIS PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA BANGUNAN	KONDISI
		B	RR	RB	TOTAL
		M	M	M	M
1	SALURAN PEMBAWA PRIMER	1.000.00	28.350.00	2.500.00	31.850.00
2	SALURAN PEMBAWA SEKUNDER	1.937.00	1.000.00	2.587.00	5.524.00
3	SALURAN PEMBUANG SEKUNDER	32.771.00	46.965.00	30.983.00	110.719.00
4	LINING SALURAN	2.143.00	664.00	–	2.807.00
5	DEK PENAHAN BANJIR	2.978.50	4.815.00	–	7.793.50
6	JALAN USAHA TANI	4.019.00	8.892.00	6.901.00	19.812.00
7	TITIAN USAHA TANI	2.296.90	1.297.00	71.00	3.664.90
8	BRONJONG	592.00	–	404.00	996.00

Sumber :Bidang Pengairan (Desember 2012)

TABEL II.5.KONDISI PINTU AIR

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA BANGUNAN		KONDISI
		B	RR	RB	TOTAL
		BUAH	BUAH	BUAH	BUAH
1	PINTU AIR	13	28	8	49

Sumber :Bidang Pengairan (Desember 2012)

2.3.2. Pelayanan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pelayanan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang ditangani Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Prasarana Jalan yang ditangani di sepanjang Kabupaten Hulu Sungai

Utara meliputi 10 kecamatan, dengan jalan kondisi baik sepanjang 50,74

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

Km (14,96%), kondisi sedang sepanjang 80,211 Km (23,64%), kondisi rusak ringan sepanjang 107,674 Km (31,74 %) dan yang dalam kondisi rusak berat sepanjang 100,652 Km (29,67 %).

Data karakteristik kondisijalan dapat dilihat pada Tabel

II.6.berikut ini :

TABEL II.6. DATA KARAKTERISTIK KONDISI JALAN

No.	KECAMAT AN	BETON	ASPAL							KERIKIL					TANAH
		SEDANG	BAIK	SEDANG	SEDANG /RUSAK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDA NG	SED ANG /RUS AK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDA NG	SEDA NG/R USAK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
		(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)
1	Amuntai Tengah	1.96	9.967	23.28	0.361	8.097	2.682	0	0	0	1.17	0	0	0	0	20.86	1.25
2	Amuntai Selatan	0	8.157	8.311	0	12.783	17.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sungai Tabukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.25
4	Amuntai Utara	0	17.34	1.288	0	0	1.82	0	0	0	8.322	4.1	0	0	0	7.95	14.07
5	Babirik	0	0	0	0	0	16.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65
6	Haur Gading	0	0	11.475	0	9.625	5.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sungai Pandan	0	5.4	25.018	0	12.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Danau Panggang	0	9.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	36.02
9	Banjang	0	0	8.518	0	0	0	0	0	0	1.95	0	0	0	0	19.805	0
10	Paminggir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95	0
	Total	1.96	50.74	77.89	0.361	43.167	43.302	0	0	0	11.442	4.1	0	0	0	53.065	53.25

Sumber :Bidang Bina Marga (Desember 2012)

32 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

2.3.3. Pelayanan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Pelayanan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prasarana Jembatan yang ditangani sebanyak 486 buah jembatan dengan jumlah jembatan kayu sebanyak 333 buah, jembatan gantung sebanyak 57 buah, jembatan baja sebanyak 12 buah dan box culvert (jembatan beton) sebanyak 84 buah.

Data investigasi jembatan dapat dilihat pada Tabel II.7.berikut ini

TABEL II.7. DATA INVENTARIS JEMBATAN

No.	NAMA KECAMATAN		KAYU			GANTUNG			BAJA		BETON (BOX CULVERT)			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
		(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)	(BH)
1	Amuntai Tengah	15	18	9	5	—	—	3	—	—	30	—	—	80
2	Amuntai Selatan	12	16	8	—	—	—	1	—	—	12	2	—	51
3	Sungai Tabukan	10	5	3	3	—	—	—	—	—	2	—	—	23
4	Amuntai Utara	17	15	7	9	4	—	4	—	—	14	1	—	71
5	Babirik	11	5	—	7	—	—	—	—	—	1	1	—	25
6	Haur Gading	9	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	27
7	Sungai Pandan	30	8	4	—	—	—	1	—	—	4	1	—	48
8	Danau Panggang	15	—	—	2	—	—	2	—	—	6	—	—	25
9	Banjang	10	16	8	3	1	—	1	—	—	8	1	—	48
10	Paminggir	59	6	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	88
	Total	188	106	39	52	5	0	12	0	0	78	6	0	486

Sumber :Bidang Bina Marga (Desember 2012)

34 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

2.3.4. Pelayanan Tata Bangunan

Pelayanan tata bangunan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor (prasarana pemerintahan daerah). Prasarana pemerintahan daerah/gedung kantor yang ditangani sejumlah 33 gedung, dengan kondisi baik sejumlah 23 gedung (69,70%), kondisi rusak sejumlah 10gedung (30,30%), dan yang dalam kondisi rusak berat sejumlah 0 gedung (0%).

Data kondisi prasarana pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Tabel II.8berikut ini:

TABEL II.8

KONDISI PRASARANA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Kantor SKPD	Tahun Pembangun an	Luas Gedung	Kondisi Bangunan
No.	Kantor SKPD	Tahun Pembangun an	(M2)	B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7
1.	DPRD Hulu Sungai Utara	1972	150	–	√	–
2.	Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	1980	65	–	√	–
3.	Dinas Koperasi dan Perindustrian	1985	75	–	√	–
4.	Dinas Pendidikan	1995	120	–	√	–
5.	Dinas Perikanan	1995	60	–	√	–
6.	Kecamatan Sungai Pandan	1995	60	√	–	–
7.	Kecamatan Amuntai Tengah	1996	90	√	–	–
8.	Kecamatan Amuntai Utara	1996	60	√	–	–
9.	Bappeda	1997	60	√	–	–
10.	Dinas Kebersihan Tatakota	1997	60	√	–	–
11.	Dinas Peternakan	1998	120	–	√	–
12.	Kecamatan Banjang	1998	60	√	–	–
13.	Kecamatan Babirik	1998	60	√	–	–
14.	Lingkungan hidup	2000	60	√	–	–
15.	Kecamatan Amuntai Selatan	2000	60	√	–	–
16.	Bupati Hulu Sungai Utara	2003	450	√	–	–
No.	Kantor SKPD	Tahun Pembangun an	Luas Gedung	Kondisi Bangunan
No.	Kantor SKPD	Tahun Pembangun an	(M2)	B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7
17.	Kecamatan Danau Panggang	2006	60	√	–	–
18.	Dinas Pekerjaan Umum	2008	80	√	–	–
19.	Dinas Pendapatan	2008	60	√	–	–
20.	Perpustakaan dan Arsip Daerah	2008	60	√	–	–
21.	Inpektorat/Bawasda	2008	60	√	–	–
22.	Dinas Pertanian	2008	384	√	–	–
23.	Badan Kepegawaian Daerah	2008	60	√	–	–
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	2008	60	√	–	–
25.	Badan pemberdayaan Perempuan, Penyuluh Anak & Keluarga Berencana	2008	60	–	√	–
26.	Dinas Sosial	2008	60	–	√	–
27.	Dinas Duknakercatpil	2008	60	√	–	–
28.	Kecamatan Sei. Tabukan	2009	60	√	–	–
29.	Kecamatan Paminggir	2009	60	√	–	–
30.	Kecamatan Haur Gading	2009	60	√	–	–
31.	Dinas Kesehatan	2009	85	–	√	–
32.	Pemberdayaan Masyarakat	2010	310	√	–	–
33.	Unit Layanan Pengadaan	2011	60	–	√	–
Jumlah				23	10

Sumber :Bidang CIpta Karya (November 2012)

Selain pelayanan tata bangunan sarana pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menangani pelayanan tata bangunan sarana pendidikan, kesehatan, pasar, terminal, olah raga, wisata dan pelayanan umum lainnya, namun sejak tahun 2011 pelayanan tersebut ditangani oleh dinas/instansi terkait, sedang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara bertugas melakukan verifikasi perencanaan teknis dan diikutsertakan dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Berikut tata bangunan lainnya yang pernah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2006-2011, seperti yang tertera pada Tabel II.9 dibawah ini :

TABEL II.9

DAFTAR TATA BANGUNAN LAINNYA

YANG DITANGANI DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Kantor SKPD	Tahun Pemban gunan		Kondisi
No.	Kantor SKPD	Tahun Pemban gunan	Baik	Rusak	Rusak Berat
Sara	na Pendidikan :
1.	SDN Antasari 1 Amuntai	2008	√
2.	SMPN 4 Amuntai (rehabilitasi)	2008	√
3.	TK Paud Kec. Amuntai Tengah	2008	√
4.	SDN Murung Sari 5 (rehabilitasi)	2009	√
5.	TK Pertiwi / TK Murung Sari	2010	√
Sara	na Kesehatan :
1.	Pembangunan Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai (perluasan)	2007	√
Pasa	r & Terminal :
1.	Terminal Banua Lima	2007	√
2.	Plaza Amuntai	2009	√
3.	Pasar Amuntai (pembangunan kembali)	2010	√
4.	Pasar Alabio	2010	√
Sara	na Olah Raga, Wisata dan Prasarana lainnya :
1.	Tugu Batas Wilayah Kab. HSU dengan Kab. HST	2007	√
2.	Revitalisasi Candi Agung	2008	√
3.	Mess Mandastana Amuntai	2008	√
4.	Asrama Santri HSU di Martapura	2008	√
5.	Asrama Santri HSU di Banjarmasin	2008	√
6.	Kolam Renang di Pusat Olah Raga Karias	2009	√
7.	Lapangan Tenis di Pusat Olah Raga Karias	2009	√
8.	Lapangan Takraw di Pusat Olah Raga Karias	2009	√
9.	Pasar Rakyat Muara Tapus	2010	√
10.	Ruang Terbuka Patmagara	2010	√
11.	TPA Regional Amuntai Utara	2010	√

Sumber :Bidang CIpta Karya (November 2012)

2.3.5. Pelayanan Sanitasi

Ruang lingkup pelayanan sanitasi adalah ketersediaan MCK/sarana pembuangan air limbah kotoran manusia setempat dan limbah cair rumah tangga. Namun dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum ada data yang pasti jumlah rumah tangga yang bersanitasi dan yang belum bersanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai tahun 2012 ini.

Berikut data sarana sanitasi yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sunga Utara sampai tahun 2012.

TABEL II.10

DATA SARANA SANITASI YANG DIBANGUN DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Desa / Kecamatan	Sarana Sanitasi yang dibangun	Satuan
No.	Desa / Kecamatan	Sarana Sanitasi yang dibangun	(unit)
1.	Danau Cermin / Amuntai Tengah	MCK Plus	1	Unit
2.	Sungai Karias / Amuntai Tengah	MCK Plus	1	Unit
3.	Rantawan / Amuntai Tengah	MCK Plus	1	Unit
4.	Kota Raden Hulu / Amuntai Tengah	WC dalam rumah	96	Unit
5.	Kandang Halang / Amuntai Tengah	WC dalam rumah	56	Unit
6.	Tangga Ulin / Amuntai Tengah	WC dalam rumah	22	Unit
7.	Pakapuran / Amuntai Utara	MCK Plus	2	Unit
		WC dalam rumah	136	Unit
8.	Jarang Kuantan / Amuntai Selatan	MCK Plus	1	Unit
		WC dalam rumah	105	Unit
9.	Kota Raja / Amuntai Selatan	WC dalam rumah	118	Unit

Sumber : Bidang Cipta Karya, (Desember 2012)

2.3.6. Pelayanan Sarana Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan berfungsi untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur (Undang-undang RI No. 4 Tahun 1992).

Peningkatan dan perbaikan prasarana jalan lingkungan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan setiap tahun anggaran baik melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

2.3.7. Pelayanan Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Hulu Sungai

Utara baru mencapai 12.491 dari total jumlah rumah tangga 54.430 (HSU Dalam Angka Tahun 2011) atau baru mencapai 22,95%. Hal ini lebih diakibatkan karena penyebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak merata sehingga sulit dijangkau oleh aliran air PDAM, terutama di wilayah perdesaan.

Pembangunan sarana prasarana air bersih yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dititikberatkan pada peningkatan jaringan perpipaan guna meningkatkan jangkauan layanan masyarakat terutama pada daerah-daerah rawan air di perdesaan. Data prasarana air bersih yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.11

DATA SARANA AIR MINUM YANG DIBANGUN DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Uraian	Tahun Pelaksanaan	Volume	Satuan
1.	Jaringan Perpipaan Alabio – Pasar Sabtu	2006	100	mm
2.	Jaringan Perpipaan Desa Muara Tapus – Danau Cermin	2006	75	mm
3.	Jaringan Perpipaan Pasar Senin – Kandang Halang	2006	100	mm
4.	Jaringan Sekunder Pipa Sungai Limas	2006	100	mm
5.	Jaringan Perpipaan Desa Kaludan Kec. Banjang	2006	100	mm
6.	Jaringan Perpipaan Kota Raden Hulu – Desa Rantawan	2007	100	mm
7.	Jaringan Perpipaan Desa Karias – Stadion	2007	75	mm
8.	Jaringan Perpipaan Jl. Abdul Muthalib – Jl. Norman Umar dan Jl. Gt. Anwar Gang Sentosa, Gang Berkah	2007	75	mm
9.	Jaringan Perpipaan Desa Tapus Dalam – Desa Dn.Cermin	2007	75	mm
10.	Jaringan Perpipaan Pasar Itik Alabio Desa Banyu Tajun	2007	75	mm
11.	Jaringan Perpipaan Jl. Suwandi Sumarta – Tembus Pasar Senin	2007	75	mm

No.	Uraian	Tahun Pelaksanaan	Volume	Satuan
12.	Jaringan Perpipaan Desa Panawakan	2007	50	mm
13.	Jaringan Perpipaan Jl. Abd. Majedi Kel. Paliwara	2007	100	mm
14.	Jaringan Perpipaan Jl. Saberan Effendi – Negara Dipa Kel. Sei. Malang	2007	100	mm
15.	Jaringan Perpipaan Jl. Desa Keramat – Desa Tengkawang	2007	100	mm
16.	Jaringan Perpipaan Desa Sei. Luang – Desa Pajukungan	2007	75	mm
17.	Jaringan Perpipaan Komplek CPS	2007	75	mm
18.	Jaringan Perpipaan Ds. Menarap Hilir – Ds. Rantau Bujur	2007	75	mm
19.	Jaringan Perpipaan Desa Tabasan – Palimbangan Sari	2007	75	mm
20.	Jaringan Perpipaan Pamintangan – Tabalong Mati	2008	100	mm
21.	Jaringan Perpipaan Desa Sungai Turak	2008	100	mm
22.	Jaringan Perpipaan Desa Teluk Daun – Guntung	2008	100	mm
23.	Jaringan Perpipaan Desa Tabing Liring	2008-2010	100	mm
24.	Jaringan Perpipaan Desa Kamayahan	2008-2009	75	mm
25.	Jaringan Perpipaan Desa Teluk Sarikat – Banjang	2008-2009	75	mm
26.	Jaringan Pipa Paminggir – Danau Panggang	2009-2010
27.	Jaringan Perpipaan Desa Teluk Masjid	2009-2010
28.	Jaringan Perpipaan Desa Pasar Selasa	2009
29.	Jaringan Perpipaan Desa Panangian	2010
30.	Jaringan Perpipaan Amuntai Utara	2010
31.	Jaringan Perpipaan Haur Gading	2010
32.	SPT Amuntai Tengah	2007-2011	51	Unit
33.	SPT Amuntai Utara	2007-2011	63	Unit
34.	SPT Amuntai Selatan	2007-2011	61	Unit
35.	SPT Banjang	2007-2011	60	Unit
36.	SPT Babirik	2007-2011	59	Unit
37.	SPT Danau Panggang	2007-2011	60	Unit
38.	SPT Sei. Pandan	2007-2011	60	Unit
39.	SPT di Haur Gading	2009-2011	26	Unit
40.	HU di Desa Sungai Malang	2010	1	Unit
41.	HU di Desa Pinang Habang	2010	1	Unit
42.	HU di Desa Paminggir	2010	1	Unit
43.	Terminal Air di Kec. Amuntai Tengah	2011	4	Unit
44.	Terminal Air di Kec. Amuntai Selatan	2011	4	Unit
45.	Terminal Air di Kec. Sungai Pandan	2011	3	Unit

Sumber : Bidang Cipta Karya, (Desember 2012)

2.3.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Review Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel II.12.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Pekerjaan Umum juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel II.13 di bawah ini :(Tabel T-IV.C.3 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD, Permen 54 Tahun 2010)

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Utara

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi:

Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang rawan akan bencana alam, misalnya banjir.
Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Kondisi bangunan sarana pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Dengan keterbatasan anggaran APBD dituntut untuk melakukan pembangunan dan peremajaan bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung negara lainnya melalui usulan dana APBN dan APBD Provinsi.
Rendahnya cakupan layanan air bersih terutama bagi daerah rawan air. Kondisi ini membutuhkan rekayasa teknologi tepat guna dan terjangkau.
Kurang sadarnya masyarakat untuk menghibahkan tanah mereka yang terkena lokasi pekerjaan untuk kepentingan masyarakat termasuk dirinya sendiri.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat aset pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Sulitnya melakukan pelebaran jalan karena sebagian masyarakat menggunakan tanah pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Kondisi jalan lingkungan perumahan masih banyak yang rusak dan sulit dilewati bahkan oleh kendaraan roda 2.

2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, meliputi:

Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
Kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih yang selalu meningkat;
Kebutuhan dasar masyarakat akan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat yang terus meningkat;
Kebutuhan masyarakat akan pembagian/pengaturan air irigasi untuk pertanian/persawahan.
Kebutuhan masyarakat untuk pembangunan atau perbaikan jalan maupun jembatan terus meningkat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

Keterbatasan pendanaan yang memberikan konsekuensi sebagian besar usulan pembangunan baik itu di Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga maupun Bidang Cipta Karya belum dapat terpenuhi;
Kualitas SDM yang kurang memadai baik dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum maupun dari mitra kerja;
Organisasi kurang efektif dan optimal hal ini mengakibatkan sistem kerja menjadi tidak efisien;
Hambatan dalam proses pengadaan tanah.

Sedangkan secara khusus permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara perbidang teknisnya adalah :

3.1.1. Permasalahan Bidang Pengairan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengairan, sebagai berikut :

Saluranirigasi yang adasaatinimasihkurangmenunjangterhadappertanian di

KabupatenHulu Sungai Utara;

Kondisiaksesjalanmenujudaerahpertanianmasihbanyak yang rusaksehinggapetanikesulitanmengangkuthasilpertaniannya;
Banyakdek/tanggul/bronjongpenahanbanjirbelumberfungsidengan baik.

3.1.2. Permasalahan Bidang Bina Marga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengairan, sebagai berikut :

Masihrendahnyakualitasjalan di KabupatenHulu Sungai Utara;
Bencanabanjir yang terjadisetiaptahunmempercepatkerusakanjalan di KabupatenHulu Sungai Utara;
Sulitnyamembebaskanlahanuntukpeningkatanjaringanjalan di KabupatenHulu Sungai Utara;
Masih banyak jembatan yang bangunannya tidak permanen;
Biaya konstruksi jembatan dan jalan relatif mahal.

3.1.3. Permasalahan Bidang Cipta Karya

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Cipta Karya, sebagai berikut :

Masihrendahnyaaksesmasyarakatterhadap air bersihkarenabelumterjangkau PDAM;
Masihbanyakmasyarakat yang belummemilikisistemdanfasilitassanitasi yang baik, karena masih banyak masyarakat yang buang hajat di sungai;
Biayakonstruksi di KabupatenHulu Sungai Utara relatifmahal, halinidisebabkankarenakondisigeografis yang didominasiolehrawa;
Lingkunganperumahanmasihbanyak yang belummemilikiaksesjalan yang baik;
Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang sehat dan layak huni.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2017.

Visi Kabupaten Hulu Sungai Utara :

”TERWUJUDNYA RAWA MAKMUR MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI BERNUANSA ISLAMI”

Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara :

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Rawa Makmur Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Mandiri Bernuansa Islami”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2013 – 2017 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Goor Governance).
Mendorong pengembangan ekomoni kerakyatan sesuai potensi daerah khususnya rawa dan budaya lokal.
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing di eraglobalisasidengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius islam dan kultur budaya daerah.
Mewujudkan pemerataan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 5 : Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan berupa pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur, baik infrastruktur pemerintah maupun infrastruktur masyarakat umum lainnya sehingga dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Pernyataan misi ke 6 : Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Pada misi ini Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam pengendalian pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada, sehingga pembangunan yang berkelanjutan tidak merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undangundang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, maka visi Kementerian Pekerjaan Umum adalah :

“TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN

PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEJAHTERA 2025”.

Adapun makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014 adalah :

Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanyaketerpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PUdan permukiman.
Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan KementerianPU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang ke-pu-an. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, yaitu:

Memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan dilandasi legalitas hukum.
Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal sehingga dapat mengurangi resiko daya rusak air untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA.
Menyediakan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobiltas wilayah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.

4.3.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah:

”TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR YANG MANTAP, HANDAL, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Untuk melaksanakan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, dan pembangunan bidang ke-PU-an.
Menyelenggarakan pembangunan bidang ke-PU-an yang berwawasan dan ramah lingkungan.
Melaksanakan standardisasi, pengembangan teknologi dalam upaya mewujudkan pembangunan bidang ke-PU-an yang efektif dan efisien.
Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan usaha/ penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, dan pembangunan bidang ke-PU-an dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan standarisasi pengembangan teknologi untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan dan ramah lingkungan.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah ditetapkan prioritas dan tahapan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Setelah menelaah RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan untuk periode lima tahun kedepan, yaitu :

Mewujudkan kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan melaksanakan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang Kota Amuntai;
Mewujudkan kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kota Amuntai;
Mewujudkan kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih khususnya untuk daerah pedesaan dan rawan air bersih di Kota Amuntai;
Mewujudkan kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir dapat menanggulangi banjir setiap musim penghujan di Kota Amuntai;
Ikut berperan dalam mewujudkan Kota Alabio dan Paminggir sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jalan, baik jalan provinsi, jalan lokal maupun jalan lingkungan.
Ikut berperan dalam meningkatkan fasilitas dan fungsi sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun sungai, dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Peningkatan dan pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan sistem pengelolaan sistem air bersih, baik perpipaan maupun non perpipaan, jaringan irigasi maupun pengendalian banjir.
Ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase, persampahan dan sistem sanitasi.
Ikut berperan serta dalam mewujudkan terbangunnya kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.4.2 Telaahan Terhadap KLHS Kabupaten Hulu Sungai Utara

KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Dengan tersusunnya KLHS Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi acuan SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap KLHS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan untuk periode lima tahun kedepan, yaitu :

Dalam perencanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perlu memperhatikan dampaknya bagi kondisi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Masih kurangnya saluran irigasi untuk sirkulasi air ke persawahan/pertanian.
Masih minimnya jalan/titian untuk mengangkut/membawa hasil pertanian/perkebunan.
Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan sempit, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan.
Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.
Belum lengkapnya dokumen penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi penataan ruang.
Sulitnya melakukan pelebaran jalan karena sebagian masyarakat menggunakan tanah pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghibahkan atau menjual tanah untuk pembangunan jalan baru.
Perlunya pembangunan jalan baru untuk pengembangan Kota Amuntai.

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai, dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 20132017, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara 2013 – 2017 adalah:

“Pembangunan Daerah Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”

Makna dari visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

Berkualitas, bermakna : pembangunan yang dilakukan

memiliki mutu yang baik, awet, tahan lama.

Berwawasan Lingkungan, bermakna : ramah lingkungan,

memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dapat berperan aktif dalam menata Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju mutu yang baik dengan konsepsi cara pandang kawasan sehingga diharapkan dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional;
Melakukan penyusunan rencana teknis pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan program pengairan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian;
Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian;
Peningkatan prasarana jalan dan jembatan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
Meningkatkan pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan;
Meningkatkan sarana pelayanan air bersih dan sarana sanitasi lingkungan untuk mendorong penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat;
Mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Meningkatkan pelayanan administrasi.
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
Meningkatkan pelayanan dan pembangunan turap/talud/bronjong dan terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir.
Berkembangnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Meningkatkan pembenahan wilayah dengan penambahan jaringan jalan dan jembatan.
Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan perumahan yang bersanitasi
Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017 adalah:

Penyediaan Pelayanan Administrasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Jumlah kegiatan yang tertangani.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan.

Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penaggulangan

Banjir/Longsor